Gaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap menggunakan bahasa "campuran" alias bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris saat berpidato mulai menuai kritik.
SBY yang pernah mendapatkan anugerah pejabat berbahasa Indonesia yang baik dan benar saat menjadi Menko Polhukam di era Presiden Megawati ini belakangan sering menggunakan sejumlah kata dalam bahasa Inggris. Terakhir, saat SBY memberikan pidato dalam pembukaan pasar bursa di Bursa Efek Indonesia, Senin (3/1/2011) kemarin.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, sebagai simbol negara, Presiden harus menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi, kata Pramono, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, mengharuskan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum resmi.
"Patokan kita UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Presiden kan simbol negara," ujar Pramono, Selasa (4/1/2011) di Gedung DPR, Jakarta.
Ketentuan UU tersebut, ujarnya, harus dihormati oleh seluruh pejabat negara dengan menggunakan bahasa Indonesia pada forum-forum resmi. Kemarin, dalam pidatonya di hadapan sejumlah pelaku bursa, Presiden kerap menggunakan istilah bahasa Indonesia yang kemudian diartikannya dalam bahasa Inggris.
Selasa, 04 Januari 2011
Pemerintah Pusat Jangan Abaikan Sejarah
YOGYAKARTA,KOMPAS.com — Pemerintah pusat diharapkan tidak mengabaikan fakta sejarah bahwa Yogyakarta sebagai ibu kota negara memberikan andil pada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian dikatakan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suhartono.
"Selama empat tahun, 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949, ibu kota RI berada di Yogyakarta," kata Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM ini dalam studium generale (kuliah umum) memperingati "Republik Yogyakarta", Selasa (4/1/2011) di Yogyakarta.
Menurut dia, saat itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan secara politis dan memiliki posisi strategis dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan.
"Posisi Yogyakarta dengan keistimewaannya jika berlatar belakang sejarah seharusnya tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan. Keistimewaan itu, di antaranya, posisi Sultan (Hamengku Buwono) sebagai raja keraton serta Paku Alam sebagai Adipati Pakualam," katanya.
Suhartono mengatakan, berpindahnya ibu kota RI saat itu bukan tanpa alasan. Saat itu situasi Jakarta tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat unsur-unsur yang saling berlawanan.
Di satu pihak masih ada pasukan Jepang yang memegang status quo, tetapi di pihak lain ada pihak sekutu yang diboncengi NICA. Bahkan situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa terancam.
"Atas inisiatif Sultan Hamengku Buwono IX, ibu kota RI pun berpindah ke Yogyakarta, yang infrastruktur dan elite bangsawannya sudah lengkap. Bagaimana seandainya ibu kota republik yang masih muda tidak dipindahkan ke Yogyakarta? Hasilnya tentu akan lain," katanya.
Ia mengatakan, dari Yogyakarta, persoalan politik bangsa kala itu dikoordinasikan. Semua bisa ditangani dengan baik berkat kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX.
"Sudah bukan rahasia lagi bahwa Sultan Hamengku Buwono IX berperan besar dalam mengelola Republik Yogyakarta sehingga semua berjalan lancar dan cita-cita republik menuju persatuan bangsa dan pengakuan kedaulatan dapat terlaksana dengan baik," paparnya.
Menurut Suhartono, dipilihnya Yogyakarta sebagai ibu kota RI atas pandangan politik dan keberanian Sultan Hamengku Buwono IX mengambil risiko. Sultan Hamengku Buwono IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungan RI dalam menghadapi agresi militer Belanda.
"Sultan Hamengku Buwono IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multistatus. Selain sebagai raja, kepala derah, menteri pertahanan, Sultan adalah key person dan juru runding dengan Belanda, juga figur kunci birokrasi sipil di Indonesia," katanya.
"Selama empat tahun, 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949, ibu kota RI berada di Yogyakarta," kata Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM ini dalam studium generale (kuliah umum) memperingati "Republik Yogyakarta", Selasa (4/1/2011) di Yogyakarta.
Menurut dia, saat itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan secara politis dan memiliki posisi strategis dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan.
"Posisi Yogyakarta dengan keistimewaannya jika berlatar belakang sejarah seharusnya tidak bisa dipisahkan dan dihilangkan. Keistimewaan itu, di antaranya, posisi Sultan (Hamengku Buwono) sebagai raja keraton serta Paku Alam sebagai Adipati Pakualam," katanya.
Suhartono mengatakan, berpindahnya ibu kota RI saat itu bukan tanpa alasan. Saat itu situasi Jakarta tidak aman dan roda pemerintahan RI macet total akibat unsur-unsur yang saling berlawanan.
Di satu pihak masih ada pasukan Jepang yang memegang status quo, tetapi di pihak lain ada pihak sekutu yang diboncengi NICA. Bahkan situasi Jakarta makin genting dan keselamatan para pemimpin bangsa terancam.
"Atas inisiatif Sultan Hamengku Buwono IX, ibu kota RI pun berpindah ke Yogyakarta, yang infrastruktur dan elite bangsawannya sudah lengkap. Bagaimana seandainya ibu kota republik yang masih muda tidak dipindahkan ke Yogyakarta? Hasilnya tentu akan lain," katanya.
Ia mengatakan, dari Yogyakarta, persoalan politik bangsa kala itu dikoordinasikan. Semua bisa ditangani dengan baik berkat kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX.
"Sudah bukan rahasia lagi bahwa Sultan Hamengku Buwono IX berperan besar dalam mengelola Republik Yogyakarta sehingga semua berjalan lancar dan cita-cita republik menuju persatuan bangsa dan pengakuan kedaulatan dapat terlaksana dengan baik," paparnya.
Menurut Suhartono, dipilihnya Yogyakarta sebagai ibu kota RI atas pandangan politik dan keberanian Sultan Hamengku Buwono IX mengambil risiko. Sultan Hamengku Buwono IX dan masyarakatnya merupakan penyambung kelangsungan RI dalam menghadapi agresi militer Belanda.
"Sultan Hamengku Buwono IX merupakan aktor intelektualis yang memiliki multistatus. Selain sebagai raja, kepala derah, menteri pertahanan, Sultan adalah key person dan juru runding dengan Belanda, juga figur kunci birokrasi sipil di Indonesia," katanya.
Langganan:
Postingan (Atom)